La Ode Budi Dukung Gubernur Sultra Tidak Lantik Sekda Busel Sebagai PJ Bupati

JAKARTA - Ir. La Ode Budi berpendapat dipilihnya Sekretaris Daerah (Sekda) Busel  oleh Kemendagri menjadi PJ Bupati Buton Selatan (Busel) adalah tidak sesuai prosedur, tidak patut, dan harus ditolak.

 

Baca juga: Terkait Aksi Massa Spontan Forkopimda Lakukan Konferensi Pers, Bupati: Situasi covid-19 Masih Memprihatinkan Jaga Kedamain Kekompakan

“Masalah selter Sekda masih bergulir, dan tidak sesuainya prosedur selter dengan regulasi sangat nyata.  Prinsip, sistim merit dilanggar.  Peserta juga kurang dari persyaratan empat. Sekda menjadi PJ, harus ditolak, ” demikian kata La Ode  Budi ketika dihubungi di Jakarta (22/05/2022).

 

Baca juga: Ketua JTR dan SMSI Kota Tangerang Laporkan Pencemaran Nama Baik Atas Dirinya

Sebagaimana pada pemberitaan sebelumnya, seleksi terbuka (selter) sekda Busel bermasalah dan belum ada kesimpulan final evaluasinya dari pemerintah pusat.

 

Baca juga: Catatan Akhir Tahun Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020 – 2021

Ir. La Ode Budi yang juga tokoh Masyarakat Busel di Jakarta, satu diantaranya yang tidak menyerah mencari kebenarannya.  

 

Baca juga: Singgasana Bundo Kanduang Hingga Kamar Putri Raja di Museum Istana Pagaruyung

Dia menyatakan, kemendagri dan kemenpar yang disambanginya belum final membenarkan prosedur selter tersebut. 

 

Baca juga: Beredar Dua Nama Pengganti Kadishub dan Kadiskominfotik NTB

Bahkan Mendagri sendiri ditandatangani oleh Dirjen Otda mengirim surat kepada Gubernur Sultra agar selter ini dievaluasi, karena ditemukan ada dugaan pelanggaran  prosedur  fatal (tidak penuhi prinsip selter transparan) dan jumlah persyaratan peserta yang lolos administrasi kurang dari empat.

 

“Selter sekda belum tuntas masalahnya, tidak mungkinlah Gubernur  mengusulkannya menjadi PJ Bupati. Lain hal, sama sekali sudah tidak ada lagi eselon pemprov yang memenuhi syarat, ” demikian La Ode Budi.

 

La Ode Budiman tidak diusulkan Gubernur Sultra ke Kemendagri, karenanya La Ode Budi meyakini sekda bisa lompat pagar jadi pj Busel karena ada operasi senyap.  

Baca juga: Rusaknya Birokrasi di Daerah karena Pilkada, Benarkah ?

 

“Dugaan saya ini melibatkan transaksi uang tidak sedikit. Kasihan daerah kalau cara kelolanya atau penunjukan pejabatnya seperti ini.  Harus ditolak. Semua elemen masyarakat di Busel harus turun protes dan menolak. Tepat, Gubernur tidak lantik, ” demikian jelasnya.