Saiful Chaniago: Marak Perundungan Pelajar, Mendikbud Nadiem Gagal

OPINI - Menurut kami, pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran terukur terhadap ilmu pengetahuan kepada manusia 'guna mengetahui tentang suatu nilai kehidupan.

Tentunya, pendidikan sangat penting dan utama dalam semua kepentingan kehidupan manusia di bumi, artinya bahwa setiap manusia berkewajiban mendapatkan suatu pembelajaran tentang ilmu pengetahuan, sebab sejatinya ilmu pengetahuan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam suatu proses pendidikan oleh manusia.

Baca juga: Hut PGRI Ke 76 di Kecamatan Cisolok, Sekmat: Dorong Capaian Vaksinasi Covid-19

Sejak era sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan Indonesia, seluruh rakyat Indonesia senantiasa menempatkan pendidikan sebagai kewajiban utama dalam memastikan peningkatan kualitas kehidupannya.

Bahwa tanpa pendidikan, maka boleh jadi Indonesia masih terjebak dalam kekuasaan penjajahan saat ini. Karena pendidikan, maka para pejuang kemerdekaan Indonesia dahulu mampu mempertegas nilai terbaiknya untuk kemudian mempengaruhi pergerakan kemerdekaan Indonesia agar terlepas dari kebelengguan penjajahan dahulu.
 
Pasal 31 UUD 1945 tentang pendidikan mengatur sejumlah ketentuan berikut, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20?ri anggaran pendapatan negara dan daerah, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Baca juga: Peringati Hari Guru Nasional dan HUT PGRI Ke 76 Tahun, Serma Marjani Beri Inspirasi Kepada Murid TK BAS Tuban

Kamipun berkesimpulan sebagimana ketegasan konstitusional negara diatas, bahwa menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia Nadiem Makarim tidak melaksanakan kewajibannya secara baik dan benar, karena saat ini Indonesia diperhadapkan pada permasalahan mendasar pendidikan, yakni tidak optimalnya nilai-nilai pendidikan yang berakibat pada rusaknya moralitas dan integritas pelajar, buktinya adalah maraknya perundungan pelajar.

*PERUNDUNGAN*
Perundungan atau istilah kerennya adalah bullying, merupakan suatu sikap serta tindakan yang mempertegas amoralitas alias kerusakan moral yang belakangan ini marak terjadi ditengah kaum terpelajar terkhususnya pada sekolah-sekolah seluruh Indonesia.

Baca juga: Kemah Wirakarya, Sekda NTB : Pramuka Teladan Menebar Kebaikan

Kasus perundungan kaum terpelajar, mungkin saja oleh sebagian masyarakat Indonesia dinilai sebagai suatu kasus yang bernilai kecil dalam kepentingan berbangsa dan bernegara, akan tetapi menurut kami 'bahwa kasus perundungan sesama kaum terpelajar yang sering terjadi pada semua sekolah di seluruh wilayah Indonesia merupakan tragedi pendidikan yang harus mendapatkan perhatian serius oleh seluruh rakyat Indonesia.

Perundungan pelajar telah memastikan bahwa pendidikan Indonesia telah mengalami kemunduran jauh kebelakang, dan kasus perundungan telah juga memastikan kegagalan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia saat ini Nadiem Makarim dalam kewajiban konstitusionalnya.

Baca juga: UIN IB Padang Diamanahkan Jadi Tuan Rumah OASE 2023

*SOLUSINYA*
Kepemimpinan Indonesia kedepannya, harus mengutamakan perbaikan pada dunia pendidikan Indonesia, karena pendidikan sejatinya merupakan nafasnya perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Maka kami mengusulkan kepada kepemimpinan Indonesia kedepannya, agar kepemimpinan kementrian pendidikan dan kebudayaan Indonesia saat ini harus dievaluasi 'guna memastikan kepemimpinan kementrian pendidikan dan kebudayaan yang jauh lebih baik dalam mempertegas kewajiban konstitusional pendidikan.

Sederhananya adalah, menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia harus ditempati oleh mereka yang memiliki kapasitas terbaik dalam dunia pendidikan, paling tidak jenjang karier pendidikannya terukur dan selaras dengan nilai akademisnya. Sehingga kemudian yang bersangkutan mampu menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dalam memastikan optimalisasi kepentingan pendidikan Indonesia secara baik dan benar.

Baca juga: Peringatan HUT Ke-76 PGRI dan HGN Tahun 2021, Dilaksanakan Secara Virtual

Jakarta, 27 Februari 2024
- Saiful Chaniago Waketum DPP KNPI -